NIKMATI LAYANAN TRAVEL PRIBADI, BOOKING DAN CETAK SENDIRI TIKETNYA

BIRO TIKET PESAWAT ONLINE

BISNIS YANG BIASA TETAPI MEMILIKI
POTENSI PENGHASILAN YANG LUAR BIASA

Jika Anda Bisa Mengetik dan Akses Internet, Anda Sudah Memiliki Syarat yang Cukup Untuk Menghasilkan Uang dari Bisnis Tiket Pesawat Online

Rekan Netter ...

Prospek Bisnis online di bidang penjualan tiket pesawat masih sangat besar peluangnya, selama perusahaan penerbangan masih ada dan dunia pariwisata terus berkembang, bisnis tiket tiket pesawat masih layak untuk dipertimbangkan, hal yang perlu diperhatikan adalah menjamurnya pusat penjualan tiket dimana – mana, sehingga daya saing semakin tinggi, perlu suatu terobosan yang inovatif agar tetap bersaing sehat. Ini lah yang menjadi pertimbangan birotiket.com sehingga membuka peluang bisnis online menjadi biro tiket pesawat secara online dengan modal sedikit tetapi hasil yang sangat luar biasa..



KEUNTUNGAN APA SAJA YANG AKAN ANDA DAPATKAN ?

1. Proses reservasi / booking bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja di seluruh wilayah Indonesia.

2. Data yang transparan langsung dari airline.

3. Proses reservasi langsung dilakukan dari sistem airline.

4. Anda bisa mencetak sendiri tiket anda dan penumpang anda bisa langsung terbang.

5. Pembayaran melalui transfer bank sehingga bisa lebih cepat dan akurat.

6. Anda bisa menjual kembali tiket tersebut kepada orang lain dengan harga pasar.

Selain beberapa keuntungan di atas, masih banyak lagi keuntungan yang akan anda dapatkan jika bergabung bersama kami, selengkapnya silahkan klik disini


BISNIS YANG BIASA TETAPI MEMILIKI
POTENSI PENGHASILAN YANG LUAR BIASA


Bergabung? silahkan klik disini


Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Juni 2011

Permak Bandara Soekarno-Hatta, AP II Gandeng Bank Nasional

|0 komentar

Angkasa Pura II (AP II) menggandeng bank-bank nasional untuk mendanai proyek pengembangan Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko menyebut, proyek yang tendernya ditargetkan kuartal I tahun 2012 tersebut, menelan dana Rp 30 triliun.
Hitungan sementara, AP II menanggung biaya sebesar Rp 11,75 triliun untuk proyek ini, sisanya ditanggung pemerintah dan swasta. Dia mengaku, AP II tidak akan melibatkan asing dalam pembiayaan pengembangan bandara itu. "Kita utamakan pinjaman dari sindikasi bank-bank BUMN dulu, kalau asing untuk asistensi boleh, tapi tidak untuk bekerjasama," ujarnya, Selasa (28/6).

Menurut Tri, saat ini beberapa bank telah siap bekerjasama, diantaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI), yang siap mengucurkan pinjaman untuk mendanai proyek ini.

Pemerintah sendiri melalui Ditjen Perhubungan Udara menanggung biaya Rp 4,5 triliun untuk pembangunan runway (landasan pacu) di terminal 3. "Itu baru usulan, karena target pertama terminal 3, adalah kargo, gedung perkantoran, parkir pesawat dan stasiun kereta yang akan dibangun AP II," ujar Ditjen Perhubungan udara Herry Bakti S Gumay.

Menurut Herry, pihaknya belum memutuskan asal anggaran untuk runway tersebut. "Sekarang ini pengembangan bandara masih pembebasan lahan, karena pembangunan tahap pertama baru dimulai awal 2014, diharapkan pembebasan tanah sudah selesai," imbuhnya.
Adapun, saat ini, Tri mengaku, izin prinsip proyek pengembangan Bandara Soekarno-Hatta tinggal menunggu tanda tangan Wakil Presiden RI. Pekerjaan Angkasa Pura (AP) II ini sudah mencapai tahap detil masterplan, dan proyek ini sudah mendapat restu dari Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN.
Pengembangan bandara Soekarno-Hatta bertujuan meningkatkan daya tampung lalu lintas penumpang dan kargo di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah melebihi kapasitas. Saat ini, jumlah penumpang sudah mencapai 44,5 juta, padahal kapasitas bandara 22 juta. Setelah pengembangan, kapasitas bandara Soekarno-Hatta bisa menampung 62 juta penumpang

AP II akan merevitalisasi terminal 1 dan 2, terminal kargo dan infrastruktur bandara termasuk proyek KA bandara. Selain itu, bandara Soetta juga akan menambah runway terminal 3, penghubung antara terminal 1-2 serta pembangunan stasiun kereta api bandara di antara terminal 1 dan 2.


(Kontan)
Support by :

Senin, 13 Juni 2011

Pajak Impor Pesawat Latih Hambat Sekolah Penerbangan

|0 komentar


Kekurangan tenaga pilot pada industri penerbangan nasional akan semakin parah karena kebijakan pemerintah yang mengenakan pajak impor  untuk mendatangkan pesawat latih untuk sekolah penerbangan swasta.
Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Perhubungan akan merekomendasikan ke Kementerian Keuangan agar pesawat latih untuk sekolah penerbangan swasta dibebaskan dari pajak sama seperti pesawat latih untuk sekolah pemerintah, keperluan negara dan niaga.
"Memang ada pesawat latih yang didatangkan oleh STPI Curug tidak terkena pajak. Sekolah penerbangan swasta juga bisa mendapatkan fasilitas ini dengan mengajukan rekomendasi pada Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan di Jakarta, Senin siang.
Dia mengatakan pesawat latih untuk sekolah penerbangan seharusnya tidak dikenakan pajak impor karena tujuannya untuk pendidikan, yang pada gilirannya akan menambah jumlah pilot untuk kebutuhan industri penerbangan di Tanah Air.
"Kami akan dukung sekolah swasta yang ingin mendapatkan penghapusan bea masuk itu. Kalau harga pesawatnya murah, tentu biaya sekolah penerbangan semakin terjangkau sehingga peminatnya makin tinggi. Ini akan menjadi solusi produksi pilot per tahunnya yang masih minim," tutur Bambang.
Bambang menambahkab STPI Curug, yang merupakan sekolah penerbangam milik pemerintah juga masih ada yang dikenakan bea masuk pesawat latih. "Baru-baru ini dua helikopter untuk latihan juga masih dikenakan bea masuk. Kami sudah ajukan ke Kemenkeu untuk dibebaskan," kata dia.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan memperkirakan kebutuhan penerbang (pilot) sepanjang 2011-2015 mencapai 4.000 orang atau 800 orang per tahun.
Namun, kemampuan pasok pilot dari sekolah penerbangan di Tanah Air, baik sekolah swasta maupun milik pemerintah, baru mencapai 320 orang per tahun atau 1.600 orang sampai 2015. Dengan kata lain, masih terjadi defisit kebutuhan pilot sebanyak 2.400 orang hingga 4 tahun ke depan.
Chairman National Aviation Management (NAM) Flying School Sunaryo mengatakan pihaknya sudah mengajukan permintaan pembebasan bea masuk pesawat latih ke Kemenhub.
"Kami sudah ajukan, tetapi dari Kemenkeu yang punya wewenang pembebasan bea masuk ini belum jawab. Kalau Kemenhub sifatnya pengantar," kata dia.


(Bisnis Indonesia)

Lion Air Janji Tak Telat Lagi

|0 komentar


Setelah Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengancam akan mencabut izin beberapa rute Lion Air, maskapai penerbangan milik pengusaha Rusdi Kirana itu bertindak cepat. Manajemen Lion Air berjanji memperbaiki sistem penjadwalan rotasi pesawat yang kurang optimal.
"Penyebab delay adalah ketidaksesuaian jadwal penerbangan. Antara modul yang satu dan yang lain tidak nyambung," ujar Direktur Umum Lion Air Edward Sirait, Senin (13/6). Akibatnya, rotasi pesawat tidak berjalan dengan semestinya sehingga terjadi keterlambatan. Setiap keterlambatan di satu rute berpotensi mengakibatkan keterlambatan di rute berikutnya.
Karena itu, pihaknya berusaha memperbaiki sistem penerbangan. Sebab, jika dibiarkan, hal tersebut bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perseroan. Dalam beberapa kali keterlambatan, Edward mengaku, Lion Air juga menelan kerugian. "Jadi, jangan dipikir kami suka terlambat. Sebab, itu merugikan kami," cetusnya.
Dia mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Perhubungan pada Jumat pekan lalu. Namun, Edward enggan menjelaskan lebih detail hasil pertemuan tersebut. Yang pasti, pihaknya telah menjelaskan penyebab keterlambatan itu dan potensi kerugiannya bagi perusahaan. "Kami sedang hitung kerugian akibat keterlambatan-keterlambatan itu. Mungkin pekan ini keluar," ungkapnya.
Mantan Komisaris Lion Air Oesman Sapta mengatakan, sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan statement yang bisa meresahkan pengguna jasa penerbangan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengancam akan menutup sejumlah rute Lion Air karena sering terlambat. Menurut Oesman, hal itu bisa memengaruhi psikologis penumpang. "Nggak baiklah ancam-mengancam seperti itu. Kan, bisa dibicarakan," ujarnya.
Di sisi lain, dia berharap jika terjadi hal yang merugikan penumpang, semua pihak –termasuk manajemen Lion Air– harus instropeksi. Selain itu, harus dilakukan penegakan disiplin dalam melayani penumpang. "Semua usaha pasti punya kekurangan. Kalau distop, ada puluhan ribu penumpang dalam sehari yang tidak bisa diangkut," tegasnya.


(JPNN.com)

SBY Punya Pesawat Khusus, Presiden Lain?

|0 komentar


Akhir 2013 nanti, sebuah pesawat anyar akan datang ke Indonesia. Jenisnya Boeing Jet 2 seri 737-800 NG seharga US$58 juta atau Rp494 miliar. Harga ini sudah didiskon US$4 juta dari harga aslinya US$62.
Dana sebesar Rp200 miliar dalam APBN 2011 sudah dialokasikan untuk pembayaran uang muka pembelian pesawat. Mengapa harus ada pesawat kepresidenan? Pemerintah beralasan pembelian ini lebih menghemat jika dibanding harus menyewa pesawat setiap presiden melakukan kunjungan ke luar kota atau luar negeri. Alasannya, pada tahun 2010 misalnya, biaya sewa per tahun mencapai Rp180 miliar, atau Rp900 miliar selama lima tahun.
Jika Indonesia segera memiliki pesawat kepresidenan, bagaimana dengan negara lain? Ini beberapa di antaranya.


Amerika Serikat

Semua pasti telah mengenal burung besi kendaraan orang nomor satu AS, Air Force One. Sebenarnya sebutan ini berlaku untuk pesawat apapun, asalkan ada presiden AS di dalamnya.
Pesawat Boeing 747-200B yang dikontrol tiga kru di kokpit ini memiliki kecepatan maksimal 955 kilometer per jam dan membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.190 meter.
Panjangnya 70,6 meter, lebar 59,6 meter, dan kabin pesawat selebar 6,1 meter. Air Force One mampu menempuh perjalanan hingga 12.700 kilometer tanpa henti, dan memiliki kapasitas bahan bakar maksimum 199,158 liter.
Sering disebut, Air Force One merupakan miniatur Gedung Putih. Begitu lengkap fasilitas yang ada dalam pesawat itu. Konon, dari dalam pesawat, Presiden AS bisa berkomunikasi dengan kapal selam AS maupun astronot yang sedang menjalankan misi.



Australia

Squadron 34 Royal Australian Air Force mengoperasikan armada VIP yang terdiri dari  737 pesawat Boeing Business Jet (BBJ) dan tiga Challenger 604 untuk digunakan para pejabat Australia: khususnya Perdana Menteri, Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan pemimpin partai politik. Pesawat ini digunakan dalam perjalanan lintas negara maupun domestik.
Dua pesawat BBJ itu tidak beli, tapi sewa selama 13 tahun, sejak tahun 2002. Pesawat ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti meja konferensi, suite kantor dan satelit komunikasi yang mumpuni dan aman. Baik BBJ maupun Challenger berbasis di Defence Establishment Fairbairn di Canberra dan dipelihara oleh Qantas Defence Services.


Singapura

Tak ada pesawat kepresidenan untuk Perdana Menteri Singapura. Pejabat, sampai level tertinggi bepergian menggunakan pesawat komersial yang dioperasikan Singapore Airlines.



Jepang

Jepang memang punya pesawat kepresidenan, namun penggunaannya tak hanya untuk presiden atau pejabat.
Negeri Sakura memiliki dua pesawat 747-400. Kebanyakan digunakan untuk mengangkut perdana menteri, kaisar dan keluarganya.
Namun, pesawat itu juga digunakan untuk mengangkut pasukan penjaga perdamaian, misalnya yang pernah dikirim ke Irak. Juga didesain untuk mengangkut warga negara Jepang yang mengungsi dari negara lain yang sedang mengalami gejolak politik, atau kekacauan pasca bencana. Pesawat milik Jepang dibuat di pabrik Boeing dalam waktu hampir bersamaan dengan  U.S. Air Force One VC-25. Keduanya dibuat di tahun 1990.



Malaysia

Perdana Menteri Malaysia dan keluarga kerajaan bepergian menggunakan Boeing Business Jet yang dioperasikan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia dengan nomor seri M53-01. Jika yang menaiki Perdana Menteri, pesawat akan dipanggil dengan nama 'Perdana One' atau 'Diraja One' jika yang naik adalah raja. Pesawat BBJ tersebut dibeli tahun 2003 dari Malaysia Airlines.



Korea Selatan

Pada April 2010, Presiden Republik Korea menggunakan dua pesawat  CASA CN-23, satu Boeing 737-300, dan Boeing 747-400 yang disewa dari maskapai Korean Air untuk jangka waktu lima tahun. Pemerintah Korsel sedang mempertimbangkan untuk membeli Airbus 380, Airbus 340-600, Boeing 777-300, atau Boeing 747-8 untuk pesawat kepresidenan. (Sumber: Wikipedia)

(VIVAnews)

Run Way Bandara Hanandjoedin Terlalu Pendek

|0 komentar


Bupati Belitung, Darmansyah Husein mengatakan Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan terlalu pendek dan tidak cocok lagi. Terlebih bila melihat potensi pariwisata Belitung yang luar biasa.
Pendeknya lintasan bandara menurut Darmansyah membuat para penerbang menerapkan positif landing. Salah satu teknik pendaratan pesawat yang menimbulkan hempasan yang sangat terasa dalam kabin penumpang.
"Namanya positif landing, itu adalah landing yang sip menurut orang penerbangan tapi sangat tidak nyaman untuk kita-kita yang naik," ujar Darmansyah dalam sambutannya diacara peresmian terminal penumpang Laskar Pelangi, Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan, Sabtu (11/6/2011) pagi.
Ia mengatakan sejak dua tahun lalu usulan perpanjangan lintasan bandara sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan. Usulan itu masuk dalam grand design bandara dengan arsitektur terminal yang futuristik. Namun usulan itu hingga kini belum ditindaklajuti oleh pusat.
Tak hanya itu, Darmansyah juga mengungkapkan bahwa maskapai penerbangan Garuda sudah menyatakan minatnya untuk membuka rute di Bandara Hanandjoedin. Namun keinginan Garuda mentok karena Kementrian Perhubungan ingin fokus pengembangan rute diarahkan ke wilayah Indonesia timur.
Sekian banyak kesempatan yang dimiliki Belitung terlewatkan. Namun menurut Darmansyah masih ada harapan saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) datang ke Belitung untuk mengikuti acara Sail Wakatobi-Belitung, bulan Oktober 2011 mendatang.
Darmansyah berharap SBY merasakan hempasan yang biasa dirasakan penumpang saat mendarat di bandara Hanandjoedin. Dengan begitu ada peluang munculnya instruksi dari SBY kepada Menteri Perhubungan, Freddy Numberi untuk memperpanjang lintasan bandara.
"Saya menunggu Pak SBY dihempaskan, dengan begitu baru dia (SBY) bilang sama Pak Freddy Numberi. Hey you perpanjang dong ini, gak enak nih, ini bandara sudah nggak cocok, sudah nggak cocok lagi untuk satu kawasan wisata yang luar biasa potensinya," jelas Darmansyah di hadapan undangan.
Saat dikomfirmasi usai acara peresmian, Darmansyah mengaku pernyataannya soal SBY memang agak kasar.
Namun itu disampaikan dengan harapan agar SBY ikut merasakan kondisi masyarakat saat mendarat di bandara Hanandjoedin.
"Jadi itu tadik, bahasa saya memang agak kasar, biar aja, biar SBY nanti dia merasakan tidak enaknya," jelasnya.
Selain itu Darmansyah juga mengatakan sudah pernah mendengarkan presentasi konsultan masterplan bandara Hanandjoedin. Dalam presentasi itu konsultan menyatakan berdasarkan prediksi jumlah penumpang makan pembangunan bandara baru bisa dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang.
Namun Darmansyah mengaku tidak setuju dengan pendapat itu. Menurut dia prediksi jumlah penumpang yang disampaikan oleh konsultan terlalu konservatif dan linier. Pertumbuhan jumlah penumpang justru akan lebih cepat saat pemda mendorong masuknya investasi bidang pariwisata.
"Kalau investasi bidang pariwisata sudah di dorong ini tidak liner, ini pasti akan parabola, akan naik, paling tidak multiple regresi," pungkas Darmansyah.
Terpisah, Kepala Bandara Hanandjoedin, Suharyadi Partodiyo mengatakan pernyataan Darmansyah cukup beralasan. Pendaratan pesawat akan lebih baik Jika bandara memiliki lintasan lebih panjang karena pengereman dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.
Namun menurut dia memperpanjang landasan bukanlah pekerjaan mudah dan butuh proses yang panjang. Suharyadi mengatakan setidaknya saat ini pihaknya masih berjalan sesuai dengan master plan pembangunan bandara Hanandjoedin yang dibuat tahun 2008.
"Semakin panjang semakin baik, dan perlu diingat memperpanjang landasan itu biayanya besar, perawatannya juga mahal," jelas Suharyadi kepada Bangka Pos Grup, Sabtu (11/6/2011).
Berdasarkan masterplan lanjutnya, salah satu tahap awal pembangunan bandara adalah memperlebar landasan. Tahun ini, pelebaran dilakukan di sisi barat dengan menambah 7,5 meter masing di  kiri kanan landasan yang semula selebar 30 meter. Ia menjelaskan landasan diatas 1800 meter harus memiliki lebar landasan 45 meter. Sementara tahun depan bagian sisi barat yang bakal ikut dilebarkan.
Suharyadi menyatakan kondisi lintasan bandara saat ini sangat memadai dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Dengan panjang lintasan saat ini sepanjag 2000 meter, setidaknya bisa digunakan untuk pesawat Boeing seri 300, 400, dan 500.
"Semua izin pesawat di sini sudah disesuaikan dengan kapasitas bandara, kalau tidak memenuhi syarat, nggak mungkin dikasih ijin mendarat dan kita setiap tahun diaudit oleh pusat," jelas Suharyadi
Ia mengatakn berdasarkan masterplan, kegiatan perpanjangan landasan baru hingga 2250 meter akan dilakukan tahun 2020. Namun menurut Suharyadi rencana itu bisa dipercepat bila melihat pertumbuhan penumpang dan kondisi  Belitung yang sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia selain Bali dan Lombok.
Ia mengatakan paling cepat perpanjangan bandara itu baru bisa dilakukan tahun 2013. Namun itu harus dimulai dengan pengurukan tanah karena bagian ujung landasan sisi utara turun sekitar 3 meter dari landasan yang ada sekarang. Kegiatan pengurukan setidaknya harus berjalan satu tahun untuk mendapatkan kekerasan tanah yang ideal untuk pembangunan landasan.
"Rencana itu semua tidak menutup kemungkinan untuk dipercepat, kalau memang didukung dengan opini di tingkat atas, termasuk juga DPR," pungkas Suharyadi.


(Tribunnews)

Apa Nama yang Tepat Bagi Pesawat Kepresidenan RI?

|0 komentar


Jika Amerika Serikat (AS) memberi nama pesawat kepresidenannya Air Force One, lalu apa nama yang pas untuk pesawat kepresidenan RI?

Mensesneg Sudi Silalahi memastikan bahwa pemerintah tak lama lagi akan mempunyai pesawat kepresidenan sendiri.

Akhir 2013, pesawat Boeing Business Jet 2 produsen pesawat asal AS akan rampung. "Mungkin akhir 2013," kata Sudi Silalahi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (13/6/2011).

Menurutnya, kepastian pembelian pesawat kepresidenan itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari kesepakatan yang telah ditandatangani pada 27 Desember 2010.

Setelah dinegosiasikan, harga pesawat tersebut turun hingg 4 juta USD. "Ini sudah berlangsung lama era sebelumnya proses berjalan," singkatnya.

Sudi menambahkan bahwa pesawat presiden ini tidak digunakan untuk pemerintahan yang sekarang. "Kita memikirkan pemerintahan yang akan datang, bukan kita, dan DPR sudah setuju" tandasnya.



(Inilah.com)

Popular Posts